Sejarah singkat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuasin – sebelumnya dikenal dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (selanjutnya disebut BPKAD), dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 141 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 141) dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 141 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 141).

Sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 141 Tahun 2018 tentang  Struktur  Organisasi  dan  Penjabaran  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten  Banyuasin  adalah  perangkat  daerah  yang  merupakan  unsur penunjang Urusan Pemerintahan dengan tugas fungsi penunjang Keuangan sub Pengelolaan  Keuangan,  Aset  Daerah. Selain itu BPKAD Kabupaten Banyuasin juga bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga berperan  sebagai  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD)  dan  merangkap Bendahara Umum Daerah (BUD) termasuk pengelolaan asset daerah Kabupaten Banyuasin. Peran ini sejalan dengan peran Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tatanan Pemerintah Pusat.