Rakernas Kementerian Keuangan Tahun 2022

Pangkalan Balai, Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah terus mengoptimalkan APBN dan APBD untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah tantangan global dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas dan transparansi termasuk kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari hasil audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menkeu mengingatkan bahwa dalam setiap rupiah penggunaan uang rakyat tidak hanya dapat terukur dari sisi capaian output, tetapi juga outcome serta manfaat yang dihasilkan harus benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

“Tentu kita berharap tidak hanya sekedar status hasil audit BPK yang WTP, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana APBN dan APBD benar-benar bermanfaat sebagai instrumen keuangan di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia,” tandas Menkeu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*